Pekanbaru. 3/1/2024. Jika ada Ketua RT atau RW ikut dalam calon legislatif sungguh suatu kemajuan. Untuk itulah ketua RT atau RW harus mundur, jika tidak dilakukan Ketua RT/RW akan menganngkangi perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Pada pasar 20 ayat 2 disebutkan bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan jadi pengurus lembaga kemasyarakatan lain dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
“Sebenarnya mereka (Ketua RT/RW) harus mundur dulu. Jika lupa, maka anggota masyarakat harus mengingatkan. Masa jadi caleg, masih menjabat jadi Ketua RT/RW. Karena takut tidak terpilih jadi anggota dewan karena lepaskan pengaruh Ketua RT/RW. Jadi lucu aja, masih mau makan duit negara padahal sudah berpolitik atau pengurus partai”, tandas Agus yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.
Dalam pelacakan Media Riaupdate, ada caleg untuk DPRD Kota Pekanbaru yang masih menjabat Ketua RT/RW. Ini Media telusuri di kecamatan Bukit Raya.
“Kami tim sukses bapak RT kami. Siapa lagi yang angkat Ketua RT kami jadi anggota Dewan, kalau tidak warganya. Bahkan kami akan mencabut foto lain atau partai lain yang beredar di wilayah kami. Yang penting Pak RT kami harus duduk”, tegas Aan (nama samaran) pada Media ketika tanyakan foto kampanye Pak RT nya yang ikut pemilu 2024 sebagai caleg partai.
Ketika Media tanyakan pada Bawaslu Kota Pekanbaru soal pencalonan Ketua RT/RW bahwa soal tersebut harusnya ada sanggahan dari masyarakat.
“Jadi pas ada pengumuman Daftar Calon Sementara, masyarakat menggugatnya jika ada Ketua RT / RW mencalonkan diri sebagai caleg. Sekarang kan tahapan kampanye ini. Sebenarnya ini wilayah KPU. Sebab mereka mempunyai peranan yang dominan untuk menetapkan caleg”, tegas Taufik anggota Bawaslu Kota Pekanbaru.
